kdald'LDJLjd l LJDLJljdlJDL IUOWQUELJDLJSA

LSDJldsjlAJDLa

ajdsAJD;LAS

Bukittinggi (ANTARA) - Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bukittinggi menyatakan perang melawan narkoba di hadapan ratusan pelajar SLTP yang diminta untuk ikut mewaspadai peredaran barang haram tersebut karena mengancam generasi bangsa.

"Kesbangpol bersama pihak terkait melakukan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) bagi siswa SLTP di Bukittinggi, kali ini kita laksanakan di SMP 4," kata Kepala Kesbangpol Bukittinggi, Nenta Oktavia, Sabtu.

Ia mengatakan, kegiatan ini ditujukan sebagai perlawanan bersama terhadap bahaya narkoba yang rentan mewabahi generasi muda termasuk pelajar.

"Kita nyatakan perang melawan narkoba di era COVID-19 ini untuk menuju Bukittinggi hebat dan bersinar atau bersih narkoba," kata dia.

Menurutnya, pada saat keresahan berupa wabah pandemi yang melanda saat ini, perhatian akan bahaya narkoba tetap harus ditingkatkan khususnya dari kalangan muda.

"Kita sayangkan juga dengan banyaknya publig figur yang terjerat masalah narkoba, karena mungkin saja mereka adalah tokoh panutan dari anak muda kita, dampak dan bahaya narkoba ini merusak masa depan," kata Nenta yang baru saja menjabat sebagai Kepala Kesbangpol sejak akhir Agustus.

Ia mengatakan perlunya partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat khususnya guru dan orang tua dengan pengawasannya.

"Jangan sampai lengah dengan pengedar yang mungkin saja bebas berkeliaran di sekitar anak-anak kita, generasi muda kita adalah sasaran mereka," kata dia.

Dalam kegiatan sosialisi untuk pelajar itu, Kesbangpol bekerjasama dengan satuan pendidikan dan menghadirkan narasumber dari Kepolisian Polres Bukittinggi dan Psikolog.

"Kesbangpol selalu berkoordinasi dengan sekolah dan pihak terkait lainnya agar bisa membantu masyarakat untuk sadar berperan aktif memberantas narkoba khususnya di Bukittinggi," kata dia.

Ia menambahkan harapannya untuk penanggulangan peredaran narkoba dengan melibatkan semua pihak.

"Mari bersinergi mewujudkan Bukittinggi Hebat dan Bersinar, semoga Tuhan selalu melindungi kita semua," kata Nenta mengakhiri.*

Menteri Perdagangan RI, Muhammad Luthfi, Senin (05/04/2021), melakukan kunjungan kerja ke Bukittinggi dalam rangka meninjau kondisi Pasar Bawah sehubungan dengan rencana renovasi Pasar Bawah. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Muhammad Luthfi tampak didampingi anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wako Erman Safar dan Wawako Marfendi.

Menteri Muhammad Luthfi mengatakan dalam waktu dekat Pasar Bawah akan segera direnovasi sehingga dapat menghidupkan gairah ekonomi masyarakat Bukittinggi. “Kita akan perbaiki Pasar ini supaya Pasar ini bisa bersaing dengan pasar modern. Saya lihat pasar ini mesti ada tindakan perbaikan segera pada kesempatan pertama. Kita akan masukkan surat rekomendasi kepada Kementerian PUPR supaya bisa dibereskan pada kesempatan pertama. Jadi segera,” sebutnya.

Sementara itu, anggota DPR RI, Andre Rosiade, pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi mengajukan anggaran perbaikan Pasar Bawah sekitar Rp400 Milyar. “Yang diajukan Wali Kota Bukittinggi sekitar Rp400 Milyar, namun nantinya pasti ada kajian. Yang jelas diperkirakan lebih Rp150 M  akan jadi pertimbangan dana pembangunan,” sebutnya.

Rencana renovasi Pasar Bawah tersebut diusulkan oleh Wako Erman Safar kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Perdagangan saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta bulan Maret lalu. Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, tersebut, Menteri Muhammad Luthfi berjanji akan melakukan kunjungan ke Bukittinggi untuk melakukan peninjauan langsung.

Pasar Bawah dengan luas + 2,2 Ha merupakan pasar tradisional yang dibangun saat zaman penjajahan Belanda yang menampung sekitar 1.900 pedagang. Dinamakan Pasar Bawah karena dahulunya pasar di Kota Bukittinggi hanya terdapat 2 (dua) pasar, yaitu Pasar Atas dan Pasar Bawah. Jika dilihat dari posisi/letaknya, Pasar Bawah memang terletak di bawah bukit tempat berdirinya Pasar Atas.

Universitas Negeri Padang (UNP) kembali menerapkan 'lockdown' selama 14 hari terhitung 29 Maret hingga 11 April 2021 karena beberapa dosen termasuk Rektor positif terpapar COVID-19.

Wakil Rektor I Dr Refnaldi di Padang, Rabu, mengatakan perkuliahan masih berjalan seperti biasa karena dilakukan secara daring.

"Selama ini perkuliahan yang sifatnya teori dilakukan secara daring, mahasiswa hanya diizinkan datang pada mata kuliah praktek saja sehingga tidak ada pengaruh pada perkuliahan," ucapnya.

Ia mengatakan dosen atau staf yang terpapar kebanyakan terdapat di bagian Rektorat yang bertugas melayani mahasiswa di biro akademik dan kemahasiswaan.

"Akhir-akhir ini memang banyak mahasiswa yang datang ke kampus berurusan sehingga ada di antara mereka walaupun sudah diatur tapi kita tidak tau mungkin ada yang abai dengan prokes," ujar dia.

Refnaldi menyampaikan meski pelayanan UNP secara offline ditutup sementara, namun UNP masih bisa memberikan pelayanan melalui online.

Ia menyampaikan hingga saat ini sudah ada 50 persen dosen yang sudah divaksin. Diharapkannya vaksin itu bisa meningkatkan imun sehingga kasus terpapar COVID-19 di UNP dapat berkurang.

Selanjutnya UNP akan kembali menjadwalkan kegiatan vaksin bagi seluruh dosen dan civitas akademika yang belum menerima vaksin.

Menurut dia, antusiasme dosen mengenai vaksin cukup tinggi, hanya saja kurang dilakukan sosialisasi sehingga pada saat pelaksanaan vaksin pertama tidak seluruh dosen bisa divaksin karena beberapa kendala.

"Pada saat vaksin pertama, jadwalnya agak mendadak sehingga banyak dosen yang tidak bisa datang karena sedang bertugas, kemudian ada kendala dengan kesehatan mereka juga," ucapnya.

Ia menambahkan, terkait kebijakan 'lockdown' UNP tidak akan mengganggu pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Ujian Tulis Berbasis Komputer (SBMPTN-UTBK).

"Peserta UTBK di UNP tidak perlu khawatir, karena tes tersebut tetap lanjut dan dilaksanakan setelah lockdown berakhir yaitu mulai 12 sampai 18 April 2021," ucapnya. (*)

Angin kencang landa sejumlah tempat di Kota Bukittinggi mengakibatkan sembilan pohon tumbang dan satu unit rumah rusak dan telah diterima laporannya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Kamis.

"Kami menerima laporan kerusakan akibat angin kencang yang disertai hujan mulai malam tadi sampai pagi ini, sepuluh titik di wilayah kota Bukittinggi terjadi pohon tumbang dan rumah rusak," kata Kepala Pelaksana BPBD Bukittinggi, Ibentaro Samudera di Bukittinggi, Kamis.

Akibat angin kencang tersebut sebagian pohon tumbang menimpa kabel listrik di tengah kota.

BPBD menyatakan tidak ada korban jiwa dengan kejadian tersebut dan upaya pembersihan dilakukan pihaknya bersama masyarakat.

"Kita menurunkan sebanyak 18 orang yang terbagi dari 3 regu untuk proses evakuasi dan dibantu warga setempat," katanya.

BPBD juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih banyak berdiam diri dirumah dikondisi cuaca ekstrem yang sedang melanda.

"Apapun kejadian terkait kebencanaan agar dilaporkan ke Posko BPBD karena sesuai perkiraan hujan lebat dan petir serta angin kencang akan terjadi beberapa hari kedepan," tambahnya.

Diketahui hujan dan angin kencang terjadi di wilayah Bukittinggi dan Agam pada Kamis dini hari.

Seluruh pohon tumbang membuat akses jalan terhambat dan satu rumah warga mengalami kerusakan.

Beberapa kabel saluran PLN juga terlihat putus tertimpa pohon salah satunya di depan kantor DPRD Bukittinggi.

Proses evakuasi memakan waktu yang cukup lama karena dibutuhkan alat berat untuk mengangkat pepohonan tumbang tersebut.

Untuk menciptakan penanggulangan bahaya teroris dan mewaspadai isu radikalisme setelah tertangkapnya beberapa orang terduga teroris di Sumbar , Pemerintah kota Bukittinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol ) himbau warga untuk semakin meningkatkan keamanan didaerah masing masing.

Kepala Dinas Kesbangpol Kota Bukittinggi Elqadri pada Senin menyatakan pihaknya tetap bekerjasama dengan seluruh aparatur keamanan untuk menghimbau dan mensosialisasikan warga agar selalu meningkatkan rasa nasionalisme .

" Kita selalu berkoordinasi dengan TNI Polri dan lembaga lintas sektoral keamanan lainnya untuk pencegahan isu radikalisme dan terorisme ini ," kata Elqadri di Bukittinggi.

Elqadri menambahkan pihaknya saat ini tidak bisa begitu maksimal menyelenggarakan beragam program sosialisasi karena batasan protokol kesehatan serta anggaran yang belum ditetapkan.

" Tapi kita tetap menghimbau kontrol wilayah kepada warga di Kota Bukittinggi ini , hati hati berinteraksi dengan perkumpulan atau orang orang yang tidak begitu dikenal ," tambahnya.

Menyinggung ditangkapnya beberapa orang terduga teroris dalam sebulan terakhir disekitar kota Bukittinggi , Elqadri belum bisa menanggapi karena menghormati proses hukum yang masih berlangsung .

" Kita tunggu berita resmi dari Mabes Polri lebih dulu untuk menyikapinya tetapi tetap kita menghimbau masyarakat untuk terus berhati hati dan mari sama sama meningkatkan jiwa bela negara ," katanya.

Diketahui sebelumnya, Densus 88 anti teror melakukan beberapa penangkapan terduga teroris di Kota Padang dan Bukittinggi pertengahan Maret ini.

Sebuah rumah penggalang dana sebuah lembaga kemanusiaan di Tangah Sawah pusat kota ikut digeledah serta beberapa hari setelahnya seorang warga ditangkap di perbatasan Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam.

Mabes polri saat ini tengah gencar melakukan penangkapan beberapa orang terduga teroris di wilayah indonesia.

Terakhir , sebuah aksi bom bunuh diri terjadi di depan Gereja Katedral di Kota Makasar Minggu , aksi ini dikutuk keras oleh berbagai kalangan termasuk Presiden Joko Widodo.

Tertunda pada tahun 2020 lalu karena kondisi pandemi Covid 19, kota Bukittinggi tahun ini akan dievaluasi dan dinilai terkait Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Anugerah Parahita Ekapraya adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat sebagai pengakuan atas komitmen, upaya dan prestasi lembaga serta pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai bagi semua penduduk, laki-laki dan perempuan, melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). 

Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya yang akan dilakukan tahun ini merupakan evaluasi dan penilaian atas kinerja penerapan strategi pengarusutamaan gender yang dilaksanakan oleh lembaga serta pemerintah daerah dari Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Kota Bukittinggi, sebagaimana disebutkan Kepala Dinas P3APPKB, Tati Yasmarni, masuk dalam kategori Utama. Lebih lanjut Tati menyebutkan, evaluasi yang dilakukan pada 30 Maret 2021 nanti akan disertai dengan ekspos oleh Wali Kota Bukittinggi dan Ketua DPRD, yang dilakukan secara virtual dan dalam kesempatan yang sama juga akan dilakukan penilaian Kota Layak Anak. 

Persiapan menuju evaluasi dan penilaian tersebut dibahas dalam Rapat Persiapan Penilaian APE pada Jumat (19/03) di Hall Balai Kota Bukittinggi, Gulai Bancah. Rapat dipimpin langsung Wako Erman Safar dan dihadiri Ketua DPRD Herman Sofyan, Kepala SKPD serta Kasubag Perencanaan, dan instansi terkait lainnya. Dalam arahannya, Wako Erman Safar mengharapkan kerjasama dari SKPD dan DPRD sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi dan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya tersebut. “Kita bersama harus berkomitmen menyukseskan dengan persiapan yang matang, sebagai bukti Pemko Bukittinggi serius berupaya bahwa kesenjangan gender telah semakin kecil kalau bisa zero (nol),” ujarnya.

Menurut Wako, Pemko Bukittinggi telah menunjukkan komitmen lewat 7 (tujuh) prasyarat PUG, yaitu komitmen lewat adanya peraturan daerah, kebijakan operasional atau teknis, terbentuknya kelompok kerja, focal point dan tim teknis, ketersediaan sumber daya manusia, dana serta sarana dan prasarana, adanya profil gender statistik gender, adanya panduan, modul dan bahan KIE, serta yang tidak kalah pentingnya dukungan masyarakat. 

“Dengan menguasai bahan, kita bisa menunjukkan bahwa Bukittinggi sudah responsif pengarusutamaan gender dan sudah memenuhi kriteria sehingga kota Bukittinggi menjadi kota terbaik dalam penilaian APE ini,” tutup Wako Erman Safar. (fika)

Wako Erman Safar, Kamis (25/03/2021), serahkan penghargaan kepada Polres Bukittinggi atas kinerja pelayanan yang baik kepada masyarakat Bukittinggi. Penghargaan itu diterima langsung oleh Kapolres Bukittinggi, AKBP Dody Prawiranegara, SIK, MH di Mapolres Bukittinggi dan disaksikan oleh perwira di lingkungan Polres Bukittinggi.

Wako Erman Safar mengatakan, berdasarkan hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh IAIN Bukittinggi, Polres Bukittinggi meraih nilai 96. “Hal itu mengindikasikan masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya puas atas pelayanan publik yang diselenggarakan Polres Bukittinggi. Oleh karenanya, keberhasilan Polres tersebut perlu diberikan apresiasi untuk meningkatkan kinerja ke depannya,” ujar Wako. 

Wako Erman Safar melanjutkan, beberapa program dari kepolisian sudah bisa dimanfaatkan masyarakat. Pemko Bukittinggi akan selalu berkolaborasi dengan Polres demi melayani masyarakat Kota Bukittinggi untuk menciptakan keamanan, kenyamanan di kota Bukittinggi. 

Sementara itu, Kapolres Bukittinggi, AKBP Dodi Prawira, mengatakan, dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dikumpulkan dari  responden selama tahun 2020, Polres Bukittinggi mendapat nilai total 96. Sedangkan pelayanan yang paling tinggi nilainya berada pada pelayanan SIM. “Hasil dari nilai IKM ini akan sangat membantu kinerja Polres Bukittinggi dalam mencapai zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” sebut Dodi.

Saat ini, ungkap AKBP Dodi Prawira, Polres Bukittinggi sudah memiliki aplikasi Polisi Jam Gadang yang berisi beberapa pelayanan kepolisian. Aplikasi tersebut bisa diunduh (download) masyarakat melalui smartphone pada aplikasi Playstore. Dalam aplikasi Polisi Jam Gadang tersebut, tersedia fitur "panic button", dimana jika masyarakat menekan tombol itu, maka personil Polres Bukittinggi akan segera menindaklanjutinya. Hal tersebut dimungkinkan karena pada aplikasi tersebut, kepolisian bisa mengetahui nomor ponsel serta posisi/ lokasi pelapor saat itu. (fika)

Periodesasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016—2021 tahun ini akan berakhir. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, dalam rangka kesinambungan pembangunan kota untuk lima tahun ke depan, hari ini, Selasa (9/03/2021) bertempat di auditorium Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Gulai Bancah, diselenggarakan Forum Konsultasi Publik untuk merumuskan rancangan awal RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026. Perumusan rancangan awal RPJMD tersebut sekaligus mengakomodir visi misi Wako Erman Safar dan Wawako Marfendi sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih masa jabatan 2021—2024. Selain diikuti oleh seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemko, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh segenap unsur pemangku kepentingan (stake holders) kota Bukittinggi.  

Kepala Bapelitbang, Rismal Hadi, sebutkan, sesuai dengan Edaran Mendagri Nomor: 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, periodesasi RPJMD disusun berdasarkan masa jabatan kepala dan wakil kepala daerah (2021—2026), meskipun waktu menjabat kepala dan wakil kepala daerah hasil Pemilukada tahun 2020 hanya sampai 2024. Rismal juga menambahkan, selain disusun dengan mempedomani arah kebijakan pembangunan yang telah tertuang dalam RPJPD Kota Bukittinggi tahun 2006—2025 dan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW), penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021—2026 juga akan disinergikan dengan RPJMD Prov. Sumatera Barat 2021—2026 serta RPJM Nasional 2020—2024.     

Sementara itu, dalam menyampaikan asumsi keuangan Daerah untuk lima tahun ke depan, Kepala Badan Keuangan, Herriman, paparkan pertumbuhan APBD 2021—2026 diestimasikan sebesar 2,18% dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,12%. Asumsi tersebut, lanjutnya, merupakan skenario konservatif, meskipun pada tahun 2022 perekonomian nasional dan daerah diperkirakan mulai kembali normal dari dampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan terobosan inovasi Daerah dalam meningkatkan penerimaan Daerah tanpa bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, tambahnya.     

Penyusunan rancangan awal RPJMD Tahun 2021—2026 juga dilengkapi dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun oleh Tim Ahli dari Universitas Andalas. Dr. Ardinis Arbain, salah satu anggota Tim, sebutkan KLHS tersebut selain menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD, juga bertujuan untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Dokumen KLHS itu sendiri setidaknya disusun berdasarkan pada tiga kajian, yakni tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDG’s), kajian daya dukung dan daya tampung, serta kajian terhadap isu-isu Daerah lainnya. Berdasarkan tiga kajian tersebut, didapati 5 (lima) isu prioritas KLHS RPJMD Kota Bukittinggi, yakni: (1) rendahnya kapasitas pengelolaan sampah, (2) rendahnya ketersediaan air bersih, (3) meningkatnya alih fungsi lahan pertanian untuk penggunaan lainnya, (4) rendahnya kualitas air bersih, dan (5) rendahnya kualitas dan kapasitas drainase.   

 
Wako Erman Safar dalam sambutannya sebutkan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi  masyarakat saat ini membutuhkan kekompakan segenap pemangku kepentingan di kota Bukittinggi. Ia juga tambahkan perlunya meningkatkan kemandirian Daerah dalam pendanaan pembangunan Daerah, salah satunya melalui peningkatan komposisi PAD terhadap APBD. Lebih lanjut Wako Erman Safar juga sebutkan perlunya merumuskan formulasi yang tepat dalam upaya membangkitkan perekonomian masyarakat dalam kondisi pandemi Covid-19. “Belum ada satupun pernyataan yang pasti kapan kondisi pandemi Covid-19 berakhir. Ada yang memperkirakan membutuhkan waktu 2 sampai 6 tahun pandemi ini benar-benar berakhir. Dampaknya terhadap perekonomian masyarakat sangat dirasakan. Oleh karena itu, perlu kita rumuskan secara bersama upaya-upaya (untuk) membangkitkan perekonomian masyarakat dengan menyesuaikan terhadap kondisi (pandemi) ini,” ujar Wako. “Lokomotif pembangunan kota Bukittinggi ada pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, kita akan dorong dan arahkan setiap kegiatan di SKPD agar beririsan serta menunjang sektor tersebut,” sambungnya. Kegiatan Forum Konsultasi Publik tersebut juga disertai sesi dialog antara peserta dengan Wako dan Wawako untuk menampung usulan atau masukan para pemangku kepentingan. Kegiatan ini akan berlanjut besok (Rabu, 10/03/2021) dengan agenda penyusunan strategi perumusan program/kegiatan SKPD yang akan dituangkan dalam RPJMD 2021—2026.

Bertempat di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Wakil Gubernur Prov. Sumatera Barat, Audy Joinaldy, buka pencanangan Bulan Bakti Dasawisma dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBD & BBGRM) ke-18 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, hari ini, Jumat (05/03/2021). Ditunjuknya kota Bukittinggi selaku tuan rumah pencanangan BBD & BBGRM ke-18 Tahun 2021 karena kota Bukittinggi merupakan juara kelompok dasawisma terbaik tingkat provinsi Sumbar untuk kategori Kota tahun 2020 lalu melalui kelompok dasawisma Melati II Kelurahan Garegeh. 

Wako Erman Safar dalam sambutan ucapan selamat datang sampaikan harapan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh PKK dapat menyentuh kehidupan masyarakat, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. “Kondisi pandemi telah menimbulkan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini tentu berpotensi meningkatan terjadinya permasalahan-permasalahan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peran PKK diharapkan dapat meminimalisir potensi tersebut,” ujar Wako. Dalam laporannya, Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Bukittinggi selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Ny. Fiona Erman Safar, sebutkan perpaduan kekuatan masyarakat dengan pemerintah diyakini dapat menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam pemberdayaan kelompok dasawisma di setiap kelurahan. “Kelompok dasawisma merupakan ujung tombak dari pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Apabila setiap kelompok dasawisma di kelurahan dapat diberdayakan, bersama dengan pemerintah, kami meyakini kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat,” sebutnya.     

Sementara itu, Ketua TP PKK Prov. Sumbar, Ny. Harneli Mahyeldi, dalam sambutannya sampaikan perlunya sinergitas program PKK di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Senada dengan Wako Erman Safar, Ny. Harneli harapkan program-program yang dilaksanakan oleh kelompok dasawisma betul-betul menyentuh kehidupan masyarakat, serta dapat meminimalisir permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat seperti perceraian, pergaulan bebas dan lain-lainnya.    

Wagub Audy Joinaldy sebelum meresmikan pencanangan BBD & BBGRM ke-18, dalam sambutannya ingatkan kondisi pandemi Covid-19 belum usai. Ia mengharapkan para bupati dan wali kota di Sumatera Barat tidak lengah dalam melakukan 3 T, terutama dalam melakukan tes Covid-19 (testing) dan penelusuran (tracing). Lebih lanjut Wagub juga harapkan para bupati dan wali kota untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19 yang telah dicanangkan Pemerintah. “Berdasarkan survey yang dilakukan Pemerintah Pusat, provinsi Sumatera Barat termasuk daerah yang tingkat resistensi-nya tinggi terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Oleh karena itu, Saya mengharapkan para bupati dan wali kota agar menyosialisasikan program vaksinasi ini dengan baik kepada masyarakat agar penyebaran Covid-19 dapat diredam, ” ujar Wagub. 

Setelah membuka secara resmi acara pencanangan, Wagub serahkan secara simbolis peralatan gotong royong kepada LPM Kel. Garegeh, Bukittinggi. Selanjutnya Wagub juga serahkan penghargaan kepada kelompok dasawisma terbaik tingkat provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Untuk kategori Kabupaten, kelompok dasawisma Sakura II Kab. Dharmasraya terpilih sebagai Juara I. Adapun untuk kategori Kota, kelompok dasawisma Melati 25 Kota Payakumbuh berhasil menyabet Juara I. Kota Bukittinggi yang diwakili oleh kelompok dasawisma Asoka II Kel. Pakan Labuah menempati peringkat Harapan II.

Wako Erman Safar dan Wawako Marfendi hari ini, Selasa, (2/03/2021) mendapatkan vaksinasi Covid 19. Pelaksanaan vaksinasi terhadap Wako dan Wawako tersebut dilangsungkan di RSUD Bukittinggi. Sementara itu, Sekda Yuen Karnova pada kesempatan yang sama mendapatkan suntikan vaksin dosis ke dua.   

“Hari ini Saya bersama Bapak Marfendi mendapatkan suntikan vaksin Covid 19. Kami ingin menyampaikan bahwa vaksin Sinovac ini aman dan halal, sesuai dengan rekomendasi BPOM dan fatwa MUI,” sebut Wako Erman. “Oleh karena itu, kepada masyarakat kami menghimbau agar tidak terpengaruh isu-isu yang tidak valid terkait vaksin ini. Insyaallah dan alhamdulillah setelah disuntik vaksin ini, kami tidak merasakan dampak apapun,” ujar Wako lebih lanjut.      

Sebelum vaksinasi, Wako Erman dan Wawako Marfendi didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Ismail, S.H lakukan pertemuan singkat membahas operasionalisasi RSUD dengan Plt. Direktur RSUD, dr. Vera Maya Sari, SP.DLP,M.M yang juga menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.    

“Kami tadi didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan melakukan ramah tamah dengan Plt. Direktur  RSUD. Kami mendapatkan penjelasan dari Plt. Direktur bahwa RSUD siap melayani masyarakat Bukittinggi yang kurang mampu, karena secara regulasi, rumah sakit tidak boleh menolak pasien,” ujar Wako Erman. Lebih lanjut Wako sebutkan untuk teknis pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat yang kurang mampu nanti akan ditempatkan perwakilan dari SKPD terkait pada RSUD Bukittinggi untuk membantu serta melayani masyarakat dalam hal pengurusan administrasi. "Oleh karena itu masyarakat silakan berobat ke RSUD," ujar Wako.